Presiden Jokowi seharusnya malu dengan masih membludaknya masyarakat miskin yang ikut antre sembako. Ini menunjukkan negara Indonesia dalam kondisi krisis ekonomi dan jumlah penduduk miskin semakin banyak.

“Banyaknya kelompok masyarakat yang ikut antre mendapatkan pembagian dua liter beras dan beberapa mi instan seperti yang terjadi di Monas hari Sabtu lalu, menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat turun drastis. Apalagi sampai ada anak masyarakat yang ikut antre meninggal dunia,” kata Ketua Umum Himpunan Masyarakat Profesional Muslim Alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam Solidartitas Muslim Alumni (Solusi) UI, Sabrun Jamil, dalam keterangan tertulis.

Untuk menutup rasa bersalah dan berdosanya, menurut dia, sudah sepantasnya Presiden Jokowi mendatangi keluarga korban. Tujuannya memberi dukungan mental dan moral serta bantuan ekonomi, termasuk perlindungan hukum.

Sedangkan kepada aparat penegak hukum, Sabrun Jamil berpesan, tidak mengambil kesimpulan sendiri sebelum mendapatkan hasil pemeriksaan medis. Apapun penyebab dari kematian tersebut bukan berdasarkan asumsi atau common sense.

“Jangan sampai karena ingin melindungi kelompok tertentu, menghalangi kebenaran dan membuat kesimpulan sendiri tanpa pemeriksaan medis. Padahal orang tua si anak sudah memberikan kesaksian bahwa anaknya meninggalkan akibat ikut antre bukan karena sakit,” ujarnya.

Sebaliknya, jika pihak panitia penyelenggaraan pembagian sembako lalai sehingga timbul korban nyawa, maka aparat penegak hukum harus segera memeriksa dan meminta pertanggungjawaban pihak panitia.

“Dari manapun ketua panitia itu berasal, hukum harus ditegakkan dengan adil, bukan sebaliknya,” tegas Sabrun Jamil. (Rmol)