Tidak ada alasan bagi Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso untuk menolak rencana pemerintah mengimpor beras. Sebab bila merujuk kebutuhan konsumsi beras saat ini, produksi beras dalam negeri belum bisa mengimbangi.

“Produksi beras kita kurang lebih 31 juta ton per tahun. Ini mepet dengan komsumsi kita yang kurang lebih 32 juta ton per tahun dan produksi ini bisa pertahun turun kurang lebih 3 juta ton atau 10 persen karena cuaca ekstrem,” kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/3).

Pemerintah, kata dia, harus memiliki stok pangan, khususnya beras untuk menghadapi risiko terjadinya cuaca ekstrem, bencana alam, hingga mengantisipasi ketersediaan dan harga beras di luar negeri yang berpotensi menaikkan harga hingga terjadi kelangkaan.

“Ini bahaya bagi negara dan pemerintahan kita di saat menghadapi Covid-19. Covid-19 telah banyak menghambat sistem supply chain dunia, tentunya impor beras juga enggak bisa cepat,” sambungnya.

Belum lagi bila melihat kategori masyarakat pra sejahtera. Menurut Poyuono, dari total masyarakat Indonesia, sekitar 30 persen masih dikategorikan pra sejahtera.

“Mereka sangat sensitif dan bisa muncul demonstrasi kalau harga-harga bahan pokok naik dan langka pula. Apalagi zaman sosmed, hoax. Kalau 1 persen saja masyarakat turun ke jalan, pemerintah bisa jatuh dalam hitungan hari,” jelasnya.

“Kita perlu lindungi pemerintah ini yang lagi serius membenahi negara akibat Covid-19 sambil sekaligus membangun infrastruktur mengejar ketinggalan dari bangsa lain,” tandasnya. (Rmol)