Digugat Mantan Kader PDIP 3 Miliar, Megawati Batal Hadir di Sidang Perdana

Posted on

Kasus gugatan Dolvianus Kolo terhadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri karena melakukan pemecatan dari keanggotaan partai dan DPRD NTT mulai disidangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, Senin(4/6/2018).

Dolvianus Kolo sebelumnya menggugat Megawati sebesar Rp3 miliar karena telah memecatnya dari keanggotaan partai dan DPRD.

Di sidang perdana ini, Megawati batal hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya.

Kuasa hukum Dolvianus Kolo, Robert Salu mengatakan, sidang tersebut hanya dihadiri kuasa hukum tergugat I dan tergugat II yakni Niko Frans (Pengurus DPD PDI-P NTT) dan Frans Lebu Raya (Ketua DPD PDI-P NTT).

“Sidang Perdana tadi ditunda, karena masih melakukan panggilan ke Ketua Umum PDI-P Megawati selaku Tergugat III, karena belum memberikan kuasa kepada advokat,” ucap Robert kepada Kompas.com, Senin malam.

Kasus gugatan Dolvianus Kolo, sambung Robert, bernomor perkara: 107/ PDT.G/2018/ PN.KPG.

Sidang perdana untuk kasus perdata, biasanya beragendakan penentuan hakim mediator untuk mediasi penggugat dan tergugat.

“Sidang tadi kira-kira berlangsung 20 menit. Tadi hakim hanya periksa surat kuasa dan identitas penggugat dan tergugat. Kalau kami penggugat lengkap, hanya tergugat, mereka diwakili pengacara Marsel Raja,” jelasnya.

Itu pun, lanjut Robert, hanya dua tergugat yang menggunakan pengacara. Sedangkan Megawati belum menunjuk pengacara.

Sesuai aturan, sidang harus ditunda untuk melakukan panggilan lagi ke tergugat III atau Megawati.

“Karena panggilan harus ke Jakarta, maka sidang ditunda sampai 2 Juli, dengan agenda menghadirkan tergugat III atau kuasa hukum, sekaligus penentuan hakim mediator,” imbuhnya.

Terkait tidak hadirnya Megawati, Robert meminta orang nomor satu PDI-P itu, menghargai panggilan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang.

Sebab yang digugat pihaknya yakni Surat Keputusan pemecatan yang dikeluarkan Megawati.

Namun dalam perkara perdata, kata Robert, jika tiga kali tergugat tidak memenuhi panggilan, dianggap tidak menggunakan hak dan proses persidangan tetap dilanjutkan. (trb)