Demam infrastruktur di Indonesia menyeret Badan Usaha Milik Negara ke dalam lingkaran utang. Peringatan tersebut dilayangkan antara lain oleh lembaga rating AS, Standard and Poors (S&P) terhadap rasio utang BUMN, terutama yang terlibat dalam proyek pembangunan infrasturktur.
Akibatnya peringkat kredit sebanyak 20 BUMN terancam anjlok lantaran “lemahnya neraca keuangan” dan rasio utang. Hingga akhir tahun lalu PT Adhi Karya misalnya mencatat arus kas negatif sebesar 3 triliun Rupiah, sementara Waskita Karya sebesar 2,7 triliun dan Wijaya Karya lebih dari 5 triliun Rupiah.
Demikian dikutip dari laman Sindonews, 15 Maret 2018.
Diketahui, posisi Komisaris Utama (Komut) PT Adhi Karya adalah Fadjroel Rachman yang menurut informasi dari laman Finansial mendapat gaji dan tunjangan sebagai berikut:
Korporasi konstruksi dan investasi milik negara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk., mengeluarkan uang sebesar Rp7,06 miliar untuk remunerasi anggota dewan komisaris sepanjang 2016 atau meningkat dibandingkan dengan Rp5,06 miliar pada 2015.
Informasi mengenai remunerasi dewan komisaris Adhi Karya itu tercantum dalam Laporan Tahunan 2016 yang dipublikasikan oleh perseroan di laman resmi Bursa Efek Indonesia dan laman resmi perseroan.
Remunerasi dewan komisaris Adhi Karya terdiri dari honorarium, tunjangan (tunjangan hari raya, tunjangan transportasi) dan asuransi purna jabatan. Selain itu, komisaris Adhi Karya mendapatkan fasilitas kesehatan dan bantuan hukum.
Pada saat ini, jumlah anggota dewan komisaris Adhi Karya terdiri dari 6 orang yang memiliki berbagai latar belakang.
Fadjroel Rachman, Komisaris Utama Adhi Karya yang juga dikenal sebagai aktivis politik, memperoleh penghasilan Rp1,12 miliar pada 2016.
Penghasilan itu terdiri dari gaji Rp54,45 juta per bulan, asuransi purna jabatan Rp13,61 juta, tunjangan hari raya Rp54,45 juta, tunjangan transportasi Rp10,89 juta dan tantiem Rp126,27 juta. Pada 2016, masa kerja Fadjroel sebanyak 12 bulan.
