Keputusan untuk tetap maju di Pilgub Sumut 2018 itulah yang diambil oleh Letjen TNI Edy Rahmayadi meski saat ini kembali menjabat sebagai Pangkostrad.

Keputusan untuk maju di Pilgub Sumut menjadi harga mati bagi Edy Rahmayadi.

“Tidak ada hubungannya dengan Sumut 1. Sumut 1 harga mati. Sampaikan sama orang-orang sumut yang kita cintai, saya tetap maju untuk Sumut 1,” kata Edy ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (21/12), dikutip dari JPNN.

Edy menuding ada pihak yang sengaja melakukan manuver untuk menjegal dirinya agar tidak jadi maju. Meski begitu, Edy tetap tidak gentar, dia akan menghadapinya.

“Dan manuver itu tak akan bisa melemahkan semangat saya untuk bangun Sumut bermartabat,” pungkasnya.

Pengamat Politik, Dr Warjio menilai manuver-manuver menjelang pelaksanaan Pilkada 2018 wajar terjadi.

Kata dia, batalnya mutasi Edy Rahmayadi hanya persoalan administrasi di internal TNI. Seharusnya, kata dia, keputusan menganulir itu tidal dilakukan oleh Panglima TNI yang baru.

Meski mutasi dibatalkan, Warjio menyebut Edy bisa menempuh jalur lain yakni pengunduran diri. Di mana, proses pengunduran diri atau pensiun dini merupakan hak pribadi sebagai prajurit TNI.

“Keputusan Panglima Hadi menganulir keputusan Panglima sebelumnya telah menimbulkan kegaduhan,”ungkapnya.

Kegaduhan ini, dia bilang akan menimbulkan persepsi buruk masyarakat kepada institusi TNI secara menyeluruh.

“Kejanggalan ini terlihat ketika Presiden memutuskan mencopot Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan mengusulkan Marsekal Hadi sebagai pengganti. Padahal, Gatot baru akan pensiun april 2018. Belum lagi, proses pergantian yang begitu cepat, dan setelah ada pergantian muncul kejadian ini,” bebernya.