Ekonom Salamuddin Daeng Dipolisikan Terkait Tulisannya Tentang Freeport

Posted on

Ekonom Salamuddin Daeng yang juga aktivis dan peneliti soal tambang dimintai keterangan terkait tulisannya tentang Freeport yang beredar luas media sosial oleh Polda Metro Jaya.

Salamuddin dilaporan oleh Aulia Fahmi, seorang yang tak jelas asal usulnya dan tak jelas track record-nya. “Salamuddin Daeng dimintai keterangan selama 12 jam oleh penyidik di Krimsus Polda Metro Jaya,” ujar Haris Rusli, Minggu (4/2) dalam keterangan persnya di Jakarta.

Haris menduga Aulia adalah relawan Jokowi dan berafiliasi kepada salah satu partai pendukung Joko Widodo. Salamuddin Daeng menurut si pelapor dituduh telah melakukan ujaran kebencian kepada pemerintah terkait tulisannya yang berjudul

“Ada Penjarahan Uang BUMN untuk Beli Saham Rio Tinto di Freeport,” kata dia.

Haris mengatakan, tulisan tersebut bagi si pelapor dituduh telah melakukan tindak pidana “Ujaran Kebencian Melalui Media Eletronik”, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, pasal 45A ayat 2 dan atau Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Dalam menghadapi upaya kriminalisasi yang dihadapi, Salamuddin didampingi oleh Ali Lubis, SH, pengacara muda dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). ACTA sendiri dipimpin oleh advokat muda yang juga mantan aktivis 1998, Habiburokhman, SH.

Haris menyebut tulisan Salamuddin Daeng tentang Freeport, sangat terkait dengan pengetahuannya yang sangat dalam tentang wujud nyata eksploitasi dan penghisapan dari lubang tambang. Sebuah kejahatan kemanusian dan lingkungan hidup terpotret sangat jelas dari lubang tambang.

Salamuddin merupakan aktivis sejak zaman mahasiswa (1998), ketika menjadi aktivis LSM Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Salamuddin Daeng juga telah menerbitkan buku pandangannya yang merupakan hasil penelitiannya tentang eksploitasi di sektor pertambangan. Buku tersebut berjudul “Penjajahan Dari Lubang Tambang”.

Tulisan Salamuddin yang diperkarakan tersebut jelas merupakan sebuah pandangan politik dan kritik terhadap arah kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam divestasi saham Freeport.

“Ada musang berbulu domba”, bicara berbusa-busa soal nasionalisme untuk menutupi dugaan agenda perampokan oleh oligarki bertopeng nasionalisme dalam isu divestasi saham Freeport. Setelah gagal dalam operasi “papa minta saham”, ternyata ada upaya lain perampokan, yaitu rencana pembelian saham Rio Tinto di Freeport.”

Oleh si pelapor, Aulia Fahmi, tulisan Salamuddin yang membongkar dugaan perampokan yang mengatasnamakan nasionalisasi Freeport tersebut dituduh telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik yang diatur di dalam UU ITE.

Permasalahannya, yang dikritik oleh Salamuddin adalah kebijakan yang dibuat oleh institusi pemerintahan. Sebagai warga negara yang membayar pajak, Salamuddin adalah stake holder sekaligus share holder dari negara Indonesia, yang hak dasarnya dijamin untuk berpendapat di muka umum.

Tulisan Salamuddin itu sama sekali tak merugikan kepentingan hukum dari pribadi si pelapor yang hingga kini tak jelas asal usul dan sangkutan hukumnya. Apalagi, tulisan Salamuddin tak memfitnah atau melakukan ujaran kebencian kepada pribadi si pelapor.

“Lalu apa kaitan hukum si pelapor dengan kritik yang disampaikan oleh Salamuddin tersebut? Si pelapor bukan orang pemerintahan yang dirugikan oleh tulisan tersebut. Menurut penyidik Krimsus, si pelapor bukan pengacaranya pihak pemerintah ataupun pihak Freeport,” ujar Haris Rusli.

Sumber: Aktual