Penolakan terhadap Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) mengusung Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus sebagai pasangan cagub-cawagub Sumut masih terus terjadi di Sumut.
Dikutip dari JPNN, kali ini giliran Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Asahan yang menyampaikan penolakan.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPC PPP Asahan Zaharuddin Ginting kepada wartawan, usai menggelar rapat internal bersama pengurus di kantor DPC PPP Kabupaten Asahan Jalan Akasia Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat, Sabtu (13/1).
Dalam rapat internal yang berlangsung sekitar lebih dari satu jam tersebut, kader partai berlambang Kabah ini dipersilahkan menyampaikan pendapat serta masukannya terhadap keputusan DPP PPP mengusung Djarot–Sihar.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC PPP Asahan Zaharuddin Ginting didampingi Sekretaris Dtm Zaid Afif itu, terlihat juga beberapa anggota DPRD Asahan dari PPP di antaranya Nanang Syahrial dan Nurlela Panjaitan.
Juga hadir 21 Pimpinan Anak Cabang (PAC) dari 25 PAC termasuk pengurus harian, majelis pakar, syariah, dan pertimbangan.
“Kami atas nama pengurus cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Asahan dengan ini menyatakan menolak keputusan dewan pimpinan pusat yang mencalonkan calon Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2018 – 2023,” seru Zaharuddin Ginting
Pria yang kerap disapa Zahar itu menegaskan bahwa pernyataan sikap yang disampaikannya itu sebagai keputusan bersama dewan pimpinan cabang (DPC), dewan pimpinan anak cabang (DPAC), majelis pakar, majelis pertimbangan majelis syariat dan sayap-sayap partai.
Menurut Zaharudin, DPC PPP Asahan saat ini tunduk dan patuh terhadap keputusan DPW PPP Sumut. Mengenai keputusan yang diambil mereka kemudian akan meminta petunjuk dan fatwa pimpinan wilayah.
“Kami tetap akan meminta petunjuk pimpinan wilayah yang setingkat di atas kita,” kata Zaharuddin.
Namun PPP Asahan menyatakan tidak akan golput dalam menentukan pandangan politiknya, karena masih menunggu petunjuk pimpinan wilayah Sumut.
