Ini Alasan Kenapa Buzzer yang Serang Zaadit Justru Perburuk Citra Jokowi

Posted on

Pro dan kontra usai aksi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa memberikan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo saat Dies Natalis UI, ternyata belum juga usai.

Ada yang mendukung dan mem-bully Zaadit di media sosial.

Tetapi, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) memberikan dukungan kepada Zaadit.

Hidayat tidak mempermasalahkan, karena apa yang dilakukan Zaadit itu murni sebagai seorang aktivis mahasiswa.

“Maklumi, begitulah aktivis muda dari kampus mengkritik,” kata Hidayat di gedung parlemen, seperti dilansir JPNN.

Wakil ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun mengajak untuk mengembangkan demokrasi yang beradab.

“Katanya aku Pancasila? Pancasila itu kan manusiawi adil dan beradab,” katanya.

Menurut Hidayat lagi, Zaadit sudah memberikan contoh yang manusiawi. Zaadit dalam menyampaikan aspirasinya tidak pakai bakar ban, teriak-teriak, dan mengacungkan senjata serta kata-kata yang tidak sopan.

“Harusnya demokrasi kita dilakukan dengan cara-cara yang Pancasilais yaitu manusiawi adil dan beradab. Itu yang (harus) dilakukan oleh siapa pun,” katanya.

Lagi pula, Hidayat menegaskan Jokowi saja tidak mempermasalahkan kritik kepada Zaadit.

Bahkan, Jokowi akan Zaadit dan BEM UI ke Asmat, Papua, untuk menyelesaikan masalah yang ada di sana. “Saya kira itu fair,” tegasnya

Menurut dia, sikap buzzer yang mem-bully, itu justru menjelekkan atau menghadirkan citra buruk kepada Jokowi.

Karena itu, kata Hidayat, lebih bagus kalau mereka mengikuti cara Jokowi, yang menerima dengan baik kritikan.

Kemudian, memikirkan bagaimana solusi dari kritik yang disampaikan. “Karena saya yakin bagaimana yang diinginkan juga kebaikan. Dengan peristiwa kemarin, kan, perhatian masalah Asmat jadi semakin diseriuskan lagi,” katanya.

Selain itu, lanjut Hidayat, perhatian untuk memunculkan demokrasi yang betul-betul menghadirkan ketidakgalauan dan ketidak-khawatiran Pilkada Jabar bisa diperhatikan lebih serius lagi.

“Kehidupan di kampus bisa diperhatikan lagi,” ujarnya.

Harusnya, ujar dia, dalam alam demokrasi kritik perlu didudukkan sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki. Apalagi, kritik itu tidak dilakukan dengan cara-cara yang tak anarkistis.

Sebelumnya diberitakan ada tiga alasan atau tuntutan Zaadit di balik aksi memberikan kartu kuning kepada Jokowi.

Pertama, agar persoalan gizi buruk di Papua segera diselesaikan, karena Asmat merupakan bagian dari Indonesia.

Kedua, penolakan terhadap usulan penunjukan pelaksana tugas (plt) gubernur dari perwira tinggi TNI dan Polri.

Ketiga, persoalan Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) tentang Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang dianggap mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.