Perpecahan koalisi partai politik untuk Pilpres 2019 sangat mungkin terjadi jelang pendaftaran capres-cawapres pada Agustus 2018 mendatang.

Pasalnya, kendati sejumlah parpol sudah mendeklarasikan dukungannya, hal itu bisa berubah.

Karena itu, penarikan dukungan parpol kepada pasangan calon sangat mungkin terjadi.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) Yasin Mohammad dalam diskusi Dialektika bertajuk ‘Koalisi Elit Vs Kader, Pencapresan Ancaman Perpecahan’ di Jakarta Pusat, Minggu (27/5/2018).

Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan figur atau pasangan calon yang diusung dalam pesta demokrasi terbesar di Indonesia itu.

Kondisi itu, sebutnya, sama dengan perpecahan parpol pada 2014 lalu.

“Sekarang, berpotensi terjadi lagi di tahun 2019,” kata Yasin.

Adanya perbedaan itu, lanjutnya, dipicu adanya perbedaan dukungan dari para elite parpol sampai ke akar rumput.

Dampaknya, tentu saja perseteruan yang sangat mungkin berujung pada perpecahan.

“Beda pilihan ini sekaligus menimbulkan dampak berupa perseteruan antara koalisi elite versus koalisi kader parpol,” terang dia.

Yasin mewanti-wanti, perpecahan dimaksud tidak hanya terjadi di kubu Jokowi, melainkan juga di kubu Prabowo.

Yang menjadi pertanyaan adalah, dukungan parpol kepada salah satu calon itu apakah juga sudah final sikap kader, simpatisan atau pemilih.

“Jika jawabannya tidak, maka ancaman perpecahan jelas nyata di tubuh Parpol,” wantinya.

Atas dasar itu, saat ini kemungkinan penarikan dukungan pada paslon menjelang penutupan pendaftaran capres pun masih terbuka.

Diantaranya dari partai Golkar dan PPP yang sebelumnya sudah mendeklarasikan dukungan untuk Joko Widodo.

“Jika perpindahan dukungan terjadi maka bisa dipastikan gaduh politik akibat rekomendasi Capres pada Pilpres 2019 kembali terulang,” katanya

“Ini sebagaimana 2014, terjadi pada Golkar dan PPP,” pungkasnya. (pjst)