Sekum DPW PKS Sumut, Abdul Rahim Siregar ST, MT mengatakan, mencermati kebijakan bawaslu yang arogan dan berlebihan dengan mengeluarkan pernyataan yang bukan tugas bawaslu dan sudah sangat jauh sekali masuk ke ranah agama, serta mengusik suasana Bulan Ramadhan.

Dan hal ini tentunya suatu yang melebihi kewenangan yang di amanatkan undang-undang di negeri ini.

Seharusnya Bawaslu Sumut memiliki tugas utama untuk menindaklanjuti pengaduan Paslon, tim kampanye dan masyarakat bukan dalam posisi melarang orang beribadah, ceramah, berinfak dan zakat serta pelarangan lainnya.

Saya secara pribadi tersinggung atas keluarnya surat pelarangan tersebut, karena sudah memiliki jadwal ceramah selama Ramadhan ini. Tentunya hal yang sama dirasakan oleh para juru dakwah/ustadz, ormas-ormas Islam dan Ummat Islam keseluruhan.

DPW PKS Meminta agar Bawaslu sumut segera mencabut surat tersebut yang sangat menggangu ketenangan Ummat Islam di Sumatera Utara di bulan Ramadhan ini.

Kami berharap Bawaslu Pusat bertindak cepat dan serius untuk meminta pertanggungjawaban Bawaslu Sumut terkait dengan dikeluarkannya surat sepihak tersebut, dan terindikasi kuat ada kepentingan didalamnya.

Dan Sumut tidak membutuhkan Bawaslu yang telah menciderai sistem demokrasi di Indonesia yang telah berani membenturkanya dengan ibadah Agama Islam.

Masih banyak lagi putra terbaik yang dapat menjalankan tugas-tugas Bawaslu yang lebih baik dan bermartabat. Ini harus menjadi catatan penting untuk Bawaslu Pusat.