Loloskan Pasangan Djarot-Sihar, KPU Sumut Dilaporkan ke Bawaslu

Posted on

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut oleh Hamdan Noor Manik, warga Jalan Nusa Indah III, Tanjung Sari, Batang Kuis, Deliserdang, Sumatera Utara.

Dilansir Okezone, KPU dilaporkan terkait keputusan mereka meloloskan pasangan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus sebagai pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Sumut 2018.

Menurut Hamdan, pasangan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus harusnya tidak diloloskan karena berkas surat keterangan pengganti Ijazah yang digunakan Sihar Sitorus untuk mendaftar sebagai calon wakil gubernur, terindikasi tidak sesuai aturan yang ada pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 29 Tahun 2014 tentang pengesahan fotocopy ijazah/STTB/ surat keterangan pengganti ijaazah/STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Saya melaporkan KPU Sumut soal penetapan. Persoalannya masalah Permendiknas menyangkut tentang surat keterangan pengganti ijazah salah satu paslon. KPU Sumut apakah dia menggunakan permen itu dalam menentukan atau tidak, sehingga saya datang mengadu meminta agar Bawaslu memerintahkan KPU Sumut untuk meninjau ulang. Sepanjang tidak sesuai undang-undang yang berlaku,itu batal demi hukum. Berarti KPU melampaui kewenangannya,” kata Hamdan di Kantor Bawaslu Sumut, Rabu (14/2/2018).

Hamdan mengatakan, berdasarkan Permendikbud itu, surat keterangan pengganti Ijazah yang diterbitkan setelah 2004 harus disertai dengan sidik jari dan daftar nilai. Sementara di surat keterangan pengganti Ijazah yang disampaikan Sihar Sitorus tidak ada.

“Tapi. KPU tetap menyatakan surat itu memenuhi syarat dan menetapkan Djarot-Sihar sebagai pasangan calon di Pilgub Sumut 2018,” tambahnya.

Dalam pengaduannya, ia menyampaikan 3 alat bukti kepada Bawaslu Sumut yakni Surat Keputusan KPU tentang pengesahan, fotocopy pengganti ijazah atas nama Sihar Sitorus dan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang pengesahan fotocopy ijazah/STTB/ surat keterangan pengganti ijaazah/STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Saya sudah melampirkan itu. Itu harus ditinjau sesuai tidak dengan peraturan peundang-undangan,” ujarnya.

Selain soal ijazah Sihar Sitorus, hari ini KPU Sumut juga dilaporkan oleh pasangan JR-Ance terkait keputusan KPU menggugurkan pasangan tersebut dari pencalonan di Pilgub Sumut 2018. JR-Ance digagalkan karena fotocopy ijazah terlegalisir yang diajukan JR Saragih saat pencalonan, dinilai tidak memenuhi syarat.

Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan mengatakan, mereka memiliki 3 hari untuk melakukan penelitian berkas dua pengaduan itu. Kemudian, 3 hari berikutnya diberikan kesempatan kepada para penggugat untuk melengkapi berkas gugatan, kemudian masa penyelesaian sengketa selama 12 hari.

“Kita akan menyelesaikan hingga putusan selama 12 hari kalender,” ungkapnya.