Rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan mengeluarkan aturan soal materi khotbah untuk dijadikan referensi bagi para tokoh agama di masa kampanye Pilkada 2018 mendapat tanggapan dari Mantan Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution.

“Ide itu sangat menggelikan. Mandat Bawaslu itu mengawasi hajatan politik. Tapi kok punya syahwat mengurusi kurikulum khutbah Jumat segala? Apakah Bawaslu punya kompetensi soal materi khutbah Jumat?” ujar Maneger melalui keterangan tertulisnya kepada Suara Islam Online, Sabtu (10/2/2018).

Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah itu mengatakan bahwa Bawaslu tidak punya mandat “mengawasi” mimbar Jumat. Untuk itu Bawaslu harus menjelaskan soal ini ke publik. “Sehingga tidak berkembang pergunjingan di publik: jangan-jangan ada kelompok politik tertentu yang sedang menggunakan tangan Bawaslu dengan “ide” yang menggelikan itu? Hanya Tuhan dan Bawaslu sendiri yang tahu. Tentu saja publik berharap hal itu tidak benar,” harapnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Bawaslu untuk fokus menunaikan mandatnya menjadi wasit pemilukada yang profesional, imparsial, dan berkeadilan. Menurutnya, Bawaslu harus memastikan bahwa KPU/KPUD menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu/Pemilukada secara profesional dan independen.

“Pastikan KPU/KPUD memfasilitasi seluruh warga negara menggunakan hak-hak konstitusionalnya. Pastikan netralitas ASN dan TNI/Polri. Pastikan tidak ada money politic dan ujaran kebencian. Dan tunjukkan keberanian untuk mengeluarkan kartu kuning, kalau perlu kartu merah, terhadap siapa pun pemain dan penyelenggara Pilkada yang melakukan pelanggaran. Kalau Bawaslu sudah mampu menunaikan mandat itu, bangsa ini sudah sangat berterima kasih,” tandas Maneger.

Sumber: Suara-Islam.com