Pertarungan para bakal pasangan calon (paslon) di Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Sumut bakal menjadi ajang uji militansi kader sekaligus pemanasan ‘mesin’ partai untuk persiapan Pemilu 2019. Dua partai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diprediksi akan adu kekuatan (head to head) di akar rumput.

Menjadi mesin andalan pemenangan bakal paslon Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss), PKS dan PDIP dinilai sebagai pengusung paling militan dari segi kekuatan basis massa yang konsisten dan militan dalam menjalankan keputusan partai soal dukung mendukung. Terkait wacana itu, Sekretaris Umum DPW PKS Sumut Abdul Rahim Siregar menegaskan, sebagai partai kader, mereka akan menggerakkan semua struktur organisasi mulai dari DPW, DPD, DPC hingga ke tingkat ranting. Selain itu, potensi kekuatan saksi yang juga sudah teruji militansinya, terus disiapkan sejak awal. Sehingga soliditas kader dalam memenangkan pasangan Eramas.

“Setelah itu menjadi ketetapan partai, kita selanjutnya akan sosialisasi. Kita akan all out (total) berkampanye, dan meyakinkan bahwa Sumut perlu pemimpin baru yang enerjik, sesuai visinya agar terwujud Sumut yang bermartabat. Itu komitmen kita,” ujar Rahim kepada Sumut Pos, Rabu (7/2).

Diakuinya, meskipun disebut sebagai partai yang punya pemilih konsisten, namun tetap ada beberapa oknum yang bisa saja beralih. Hanya saja, jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan yang memilih setia sebagai basis massa PKS. Dengan begitu, konsistensi pemilih juga menjadi modal dasar mereka untuk memperkuat sosialisasi.

“Kita akan konsolidasi kader, dimana sudah dimulai sejak beberapa pekan lalu, turun ke masyarakat. Begitu juga berbagai raker (rapat kerja) di daerah, menjadi prioritas kita untuk konsolidasi besar-besaran, membangkitkan dan menggelorakan semangat kader,” sebutnya yang mengatakan bahwa konstituen yang ada telah terukur.

Berdasarkan pengalaman, lanjut Rahim, PKS mampu dua kali memenangkan calon yang diusung pada Pilgub Sumut yakni 2008 dan 2013. Bahkan pesaing yang dihadapi adalah partai besar dengan jumlah kursi cukup banyak. Namun partainya mampu memberikan kemenangan. Sehingga dengan posisi koalisi yang besar, akan menambah keyakinan mereka menang untuk ketiga kalinya.

“Kita yakin kalau semua partai bergerak menjaga suara, menjaga konstituennya, tentu Eramas bisa menang mutlak, dengan perolehan (setidaknya) 4 juta suara,” sebutnya.

Dari sisi pesaing, Sekretaris DPD PDIP Sumut Soetarto juga menyakini kekuatan internal partainya akan bisa memenangkan pasangan Djarot-Sihar (Djoss) di Pilgub Sumut 2018 serta delapan kabupaten/kota yang juga menggelar Pilkada serentak. Dengan meningkatkan soliditas struktur partai, ditambah ketokohan Djarot-Sihar serta dukungan para relawan, jagoan partai Banteng Hitam ini menurutnya bisa melawan koalisi ‘gendut’ yang mengusung calon lain.

“Dari segi struktur, kita yakin PDIP paling solid. Bahkan dari dua kali Pilgub sebelumnya, ini yang paling solid. Karena itu yang paling utama adalah kekuatan partai,” sebut Soetarto.

Secara teknis lanjut Soetarto, mereka menggelar berbagai rapat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, diikuti seluruh struktur sampai ke tingkat ranting dan anak ranting. Apalagi, secara statistik, PDIP punya 135 anggota DPRD di 33 kabupaten/kota, 16 kader di DPRD provinsi, dan 4 anggota DPR RI asal Sumut. Begitu juga dengan kepala daerah atau wakil kepala daerah seperti Medan, Sibolga, Samosir, Humbahas, Nias, Samosir, Taput dan Labuhan Batu, merupakan kader yang punya potensi menguatkan dukungan dari masyarakat.

“Kita juga punya pimpinan dewan di 24 kabupaten/kota dan juga Badan Saksi Nasional yang merupakan lembaga tersendiri yang ada di provinsi dan daerah, sebagai satu kekuatan. Begitu juga sayap partai seperti Baitul Muslimin, BMI, Repdem dan Taruna Merah Putih. Ini yang kemudian menjadi sebuah kegairahan politik masyarakat Sumut,” jelasnya.

Dari luar partai dan sayap partai, Soetarto juga mengklaim dalam Pilgub kali ini, ada ratusan relawan yang terdaftar di DPD PDIP Sumut. Menurutnya kehadiran komunitas sukarela dari masyarakat secara mandiri, akan menambah kekuatan di masyarakat untuk lebih memperkenalkan sosok Djarot-Sihar.

Untuk PKS dan PDIP, keduanya juga menjadikan momentum Pilgub Sumut 2018 sebagai ajang pemanasan bagi kesiapan masing-masing menghadapi Pileg, terutama PDIP yang akan mengusung Jokowi kembali di Pilpres yang akan digelar serentak bersama Pileg.

Sedangkan menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan UMSU, Rio Affandi Siregar, kedua partai dimaksud memang teruji militan dalam beberapa kali pesta demokrasi. Bagaimana sosok tokoh yang dianggap baru dan belum begitu dikenal, maju di Pilkada, dapar diterima masyarakat dengan perolehan suara yang signifikan.

Melihat sosok Djarot yang tergolong pendatang baru, Rio mengatakan PDIP sudah dua kali mengusung kader dengan tingkat popularitas yang belum begitu meyakinkan. Meskipun tidak berhasil memenangkan pertarungan, dari segi perolehan suara, partai ini selalu menjadi terbanyak kedua, meskipun koalisi yang dibangun tergolong kecil atau sedikit. “Menurut saya Djarot ini biasa saja, tetapi dengan militansi kader PDIP, sosok yang baru bisa didongkrak popularitasnya melalui kekuatan basis massa dan kampanye media massa, media sosial yang menjadikan paslonnya diperhitungkan,” katanya.

Sedangkan untuk PKS, dirinya juga meyakini kekuatan basis militan partai bulan sabit kembar itu masih dapat dilihat. Berangkat dari berbagai kelompok entitas kecil, konsistensi kader yang melalui proses kaderisasi cukup matang menurutnya, sudah terbukti dapat memenangkan dua Pilgub di Sumut.

“Kali ini justru berbeda, kekuatan PKS ada di koalisi besar. Dan itu merupakan peluang bagi pasangan calon untuk bisa memenangkan pertarungan,” tambahnya.

Namun dari segi hitungan hasil, tentu bukan hal memuaskan bila perolehan suara nantinya, koalisi besar dengan total 60 kursi di DPRD Sumut dari 6 partai hanya memeroleh 40 persen suara dari pemilihan yang akan berlangsung 27 Juni mendatang. Sebab, meskipun memang, namun kondisi itu nantinya akan membuktikan bahwa efektivitas mesin partai pengusung dan pendukung paslon tidak berjalan baik.

“Diatas kertas tentu koalisi besar punya peluang. Tetapi jika mesin partai tidak berjalan, maka bukan tidak mungkin kondisi akan berbalik, dari sebelumnya PKS dianggap kuda hitam, sekarang malah PDIP yang bisa disebut begitu. Karenanya, partisipasi partai lain sebagai pengusung dan pendukung juga diuji pada Pilgub kali ini, jangan sampai memberikan ‘perahu bocor’ ke Paslon,” pungkasnya.

Sumber: Sumutpos