Nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut dalam sidang kasus dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto alias Setnov.

Adapun nama Presiden RI keenam yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat itu disebut oleh Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mirwan Amir.

Mirwan menyebut ada perintah dari SBY untuk terus melanjutkan proyek e-KTP lantaran saat itu sedang berlangsung Pilkada 2009. Padahal saat itu proyek e-KTP sudah mulai terlihat bermasalah.

Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarief Hasan mengamini jika SBY memerintahkan proyek e-KTP untuk dilanjutkan karena dinilai tidak ada yang salah dengan proyek e-KTP.

“Kan begini, proyek e-KTP itu program pemerintah kan. Sedangkan yang dipermasalahkan itu kenapa korupsi. Itu beda,” ujar Syarief saat dihubungi, Kamis (25/1/2018), seperti dilansir Teropong Senayan.

Syarif menjamin, tidak ada keterkaitan SBY dengan perkara korupsi yang merugikan negara hingga 2,3 triliun itu. Dia juga menjamin, tidak ada keterkaitan antara keinginan SBY melanjutkan proyek e-KTP dengan pidana korupsinya.

“Mana tahu (SBY), yang salah itu yang korupsi,” lanjutnya.

Syarif menduga, ada muatan politis tertentu dengan menyeret nama SBY dalam perkara e-KTP. Pasalnya tidak sedikitpun ketua umumya itu memiliki sangkutan kasus dugaan korupsi proyek senilai 5,9 triliun itu.

“Itu politis itu. Itu fitnah,” tandasnya.