Ngabalin Jawab Protes Puan: Mudik Tak Bisa Dikontrol, Wisata Pasti Pakai Prokes

Posted on

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah Presiden Jokowi konsisten dengan kebijakan terkait pengendalian mobilitas warga untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tenaga ahli KSP, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan penanganan COVID-19 perlu dilakukan dengan menyesuaikan perubahan virus.

“Kalau konsisten itu kita sudah bisa mengetahui sesuatu yang dia dilihat berdiri secara konstan, kita liat itu barang tidak berubah, ini kan virus tidak ada orang yang bisa tau perubahan itu terjadi dalam setiap saat, perubahan itu terjadi dengan dinamika pergeseran manusia,” kata Ngabalin saat dihubungi, Kamis (8/4/2021).

“Jadi kebijakan pun harus mengikuti perubahan yang terjadi, coba bayangkan kalau perubahan itu tidak mengikuti satu dinamika yang terjadi berubah dengan cepat kira-kira mau apa? nah situasi itu tidak boleh dinilai bahwa pemerintah tidak konsisten, tidak boleh,” imbuhnya.

Ngabalin mengatakan terdapat perbedaan dalam pengendalian warga saat mudik dan tempat wisata. Menurutnya kondisi mudik lebaran tidak dapat dikontrol, sedangkan tempat wisata dapat dikontrol dengan protokol ketat.

“Mudik sama sekali tidak bisa dikontrol, kalau wisata pasti akan dipakai dengan protokol kesehatan ketat,” kata Ngabalin.

Selain itu, dia mengatakan pemerintah membolehkan solat di masjid juga karena protokol yang dapat dijalankan dan diawasi. Menurutnya, hal ini membuktikan pemerintah memberikan perhatian penuh karena masalah pandemi belum selesai.

“Kalau pemerintah melarang orang mudik, tapi kemudian solat itu bisa dibuka, karena di masjid itu protokol kesehatannya bisa dijalankan, protokol kesehatan itu nyata, bisa diawasi. Orang yang solatnya itu, luruskan dan rapatkan shafnya itukan hadis nabi, tapi itu saja karena protokol kesehatan bisa jarak satu meter-satu meter setengah jaraknya,” kata Ngabalin.

“Artinya apa, pemerintah tetap memberikan perhatian penuh ini karena kita belum selesai dengan masalah pandemi, jadi persoalan yang dihadapi adalah jangan lagi ada klaster baru. Boleh jadi ada orang yang sehat lahir batin di Jakarta berlibur pulang ke kampung kemudian dia membawa virus, membawa penyakit, tinggalin untuk orang-orang di kampung. Apa yang keliru dari kebijakan pemerintah begini?,” sambungnya.

Ngabalin menuturkan, sampai saat ini pemerintah tidak main-main dengan kebijakan yang diberlakukan. Menurutnya, pemerintah serius dalam menangani COVID-19.

“Bahwa kalau itu disampaikan DPR meminta pemerintah harus serius dan konsentrasi, ya sampai hari ini tidak main-main dengan seluruh kebijakan yang disiapkan presiden dan pemerintah, itu artinya bahwa, sangat amat serius. dan apa yang dilakukan oleh presiden dan pemerintahan hari ini ingin mengeluarkan masyarakat dan kembali normal,” pungkasnya.

Diketahui, Puan Maharani meminta pemerintah Presiden Jokowi konsisten dengan kebijakan terkait pengendalian mobilitas warga untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di satu sisi, pemerintah melarang aktivitas mudik, namun di sisi lain tempat wisata tetap dibuka. Kebijakan ini dinilai membingungkan.

Pernyataan itu disampaikan Puan berkaitan dengan larangan aktivitas mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2021. Puan mengungkapkan, sebelum akhirnya melarang warga mudik, pemerintah sudah beberapa kali memberi imbauan atau larangan untuk bepergian saat libur panjang. Tapi faktanya, tetap ada peningkatan mobilitas warga pada beberapa hari libur panjang yang lalu.

Puan mengatakan konsistensi penerapan kebijakan di lapangan harus dilakukan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten,” kata Puan dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (8/4/2021).

Puan melanjutkan masyarakat pun masih bertanya-tanya mengapa mudik dilarang tetapi tempat wisata diizinkan buka meski tetap ada pembatasan. Karena itu, dia meminta pemerintah memanfaatkan waktu untuk mematangkan kebijakan terkait mudik, ibadah di bulan Ramadhan, hingga tempat wisata. Ini agar pencegahan penyebaran COVID-19 dan upaya menjaga perekonomian dapat berjalan adil serta efektif.

“Tidak boleh ada lagi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Siapkan mekanismenya, sumber daya manusianya, supaya penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten,” kata Puan. (dtk)