PAHAM SUMUT: Tolak Edaran Bawaslu soal Larangan Kampanye Ramadhan

Posted on

Direktur Paham Sumut, Khairul Anwar Hasibuan,S.H.,M.H. menyatakan Surat dari Bawaslu Prov. Sumatera Utara tentang larangan Menyampaikan kampanye ucapan Ramadhan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dinilai Menciderai Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.”

Hal ini dinilai oleh Direktur Paham Sumut Khairul Anwar, menciderai Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa, karena Mengucapkan Selamat Lebaran dan sebagainya merupakan hak konstitusi Paslon yang mana paslon masing-masing memiliki agama dan kepercayaan masing-masing.

“Kami meminta Bawaslu Sumut untuk mencabut Surat Edaran tersebut”. Tegasnya
Khairul Anwar yang juga merupakan Advokat Pembela Hak Asasi Kemanusiaan ini menambahkan, Perbuatan Bawaslu Mengedarkan Surat tersebut melebihi kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tentang kewenangan Bawaslu, Khususnya Bawaslu Provins5 tidak berwenang untuk menetapkan suatu hal dikategorikan sebagai pelanggaran, Memang Bawaslu Provinsi Berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran pemilu.

Tetapi Bawaslu Malah Melahirkan Suatu Norma Baru yang bersifat tertentu yang dikatakan dalam Surat yang beredar tersebut dikatakan merupakan Hasil Kesepakatan Oleh Para Paslon serta berlaku untuk di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Norma Baru tersebut juga diletakkan dalam sebuah Surat Edaran yang mana Menurut doktrin Hukum Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar karena pejabat yang menerbitkannya tidak memiliki dasar hukum menerbitkan surat edaran, serta Surat Edaran adalah suatu perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhinya. Bawaslu Provinsi tidak memiliki Kewenangan untuk melahirkan Norma Hukum baru yang bersifat mengikat kepada peserta Pemilu.

Pilkada Sumut 2018 dapat terciderai oleh perbuatan Bawaslu yang patut diduga melampaui kewenangannya dalam melakukan perbuatan kebijakannya atau Ultravires. Imbuh Khairul.

Oleh Karena itu, Khairul mendesak Bawaslu provinsi Sumatera Utara untuk mencabut Surat Edaran tersebut. Karena hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian Hukum (Legal Uncertainty) dan Kegaduhan di bulan suci ramadhan dan Hari raya Idul Fitri ini.

Silahkan berkomentar