PDIP Protes ke Jokowi Terkait Impor Beras 500 Ribu Ton

Posted on

PDIP menolak keputusan pemerintahan Jokowi mengimpor beras 500 ribu ton. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan juga nasib para petani.

“Kami sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden agar kepentingan petani betul-betul diperjuangkan, agar kita melihat kembali inventaris kita, seluruh stok nasional kita, inventaris kita,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Medan, Sabtu (20/1/2018), dilansir Teropong Senayan.

Hasto mengutarakan, impor beras harus menjadi pilihan paling akhir bagi pemerintah. Sebelum kebijakan itu dilanjutkan, pintanya, sangat diperlukan evaluasi.

“Jangan sampai impor beras dilakukan hanya sekadar untuk mendapatkan aspek deflasi, untuk memperbaiki stabilitas makro ekonomi kita. Apapun kepentingan petani harus ditempatkan sebagai skala prioritas,” paparnya.

Hasto juga memastikan partainya menolak berbagai bentuk upaya mencari keuntungan dengan cara-cara tidak benar, termasuk terkait kebijakan impor beras.

“Kami menolak adanya pemburu rente di dalam setiap kebijakan impor,” tegasnya.

PDIP yakin Presiden Jokowi mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk kemampuan produksi beras nasional. Hasto mengatakan, pihaknya baru saja memberikan masukan terkait rencana impor beras kepada orang nomor satu di negeri ini.

Menurut Hasto, Presiden Jokowi akan mendengarkan serta mempertimbangkan masukan yang diberikan PDIP, yang menginginkan pemerintah mengedepankan kemampuan petani dalam berproduksi. “Nanti kita lihat, dan kami baru saja memberikan masukan,” jelasnya.

Mengenai kader PDIP, Rieke Diah Pitaloka, yang tegas menolak kebijakan impor beras, Hasto menjawab diplomatis.

“Ya itu merupakan sikap politik yang kami perjuangkan agar impor tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan seksama. Jangan sampai mengorbankan kepentingan petani,” tutupnya.

Hasto juga menegaskan, PDIP pun mengusulkan agar pemerintah membangun kerja sama strategis dengan Vietnam, Thailand dan Kamboja. Harapannya pemerintah memiliki cadangan beras yang cukup.