PDI Perjuangan terang-terangan melontarkan tantangan kepada pemilik tagar #2019GantiPresiden.
Tantanganannya adalah, menunjukkan sosok yang diusung menggantikan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019 mendatang.
Tantangan itu sendiri dilontarkan Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah di gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/7/2018).
“Bicara ganti presiden maka harus ditawarkan kepada rakyat siapa calon presidennya,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta alasan kenapa Jokwi harus diganti melalui tagar tersebut.
Alasannya, agar hal itu bisa menjadi pendidikan politik proporsional bagi masyarakat.
“Kalau kita bicara ganti presiden maka kita harus bicara siapa calon presiden penggantinya, apa alasan-alasan mendasar dan argumentasi apa yang akan dipakai,” tantangnya.
Di sisi lain, pihaknya pun angkat bicara soal hasil survei LSi Denny JA yang dirilis sehari sebalumnya.
Dalam rilis itu, disebutkan bahwa tagar #2019GantiPresiden makin populer dan disukai publik.
Menanggapi hal itu, Ahmad menganggapnya tak lebih dari sebuah propaganda politik semata.
“Sinyalemen hasil survei yang mengatakan tagar ganti presiden makin populer itu sekedar dari propaganda politik,” tukasnya.
Untuk diketahui, dalam hasil survei LSI Denny JA itu, Jokowi mendapat dukungan dari 49,30 persen atau naik dibanding bulan Mei yang mencapai 46,00 persen saja.
Akan tetapi, hasil survei itu juga menunjukkan ada sinyal bahaya yang sedang mengincarnya.
Utamanya dari gerakan #2019GantiPresiden yang diinisiasi Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang ternyata makin populer dan disukai oleh publik.
Jika pada bulan Mei 2018, gerakan yang digaungkan melalui media sosial itu hanya dikenal oleh 50,8 persen responden.
Dalam tempo dua bulan saja, angka itu mengalami kenaikan hingga mencapai 60,50 persen.
Selain itu, gerakan yang diikuti deklarasi di berbagai kota itu juga makin disukai serta diterima publik.
Pada bulan Mei 2018, gerakan itu hanya disukai 49,80 persen responden pada Mei, naik menjadi 54,40 persen di bulan Juli.
Survei itu sendiri dilakukan selama periode 28 Juni sampai dengan 5 Juli 2018 dengan melibatkan total 1200 responden.
Metode yang dipakai yakni dengan wawancara tatap muka langsung dengan metode kuisioner dengan margin of error mencapai 2,9 persen. (pjst)
