Presiden AS Donald Trump mengancam akan menahan miliaran dolar bantuan AS untuk negara-negara yang mendukung resolusi PBB. Resolusi ini akan menolak pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Komentar Trump disampaikan setelah Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, menulis surat bernada ancaman kepada sekitar 180 dari 193 negara anggota PBB. Ia memperingatkan, AS akan mencatat nama negara-negara yang mendukung resolusi dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB, pada Kamis (21/12).
Dalam rapat kabinet pada Rabu (29/12), Trump memperkuat ancaman Haley. “Biarkan mereka memilih untuk melawan kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli. Ini tidak akan seperti dulu, saat mereka bisa melawan kami, tapi kemudian kami masih membayar mereka ratusan juta dolar. Kami tidak akan dimanfaatkan lagi,” ujar Trump.
Mengacu pada surat Haley, yang diungkapkan oleh Guardian dan organisasi media lainnya pada Rabu (20/12) pagi, Trump turut memberikan komentar.
“Saya menyukai pesan yang dikirim Nikki kemarin di PBB. Warga negara kita yang besar yang mencintai negara ini sudah bosan dengan negara ini yang dimanfaatkan, kita tidak akan dimanfaatkan lagi,” kata Trump.
Peringatan ini ditujukan terutama untuk anggota PBB di Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang dianggap lebih rentan terhadap tekanan AS. Mesir, yang merancang resolusi di Dewan Keamanan PBB pada Senin (18/12), juga sangat rentan karena telah menerima 1.2 miliar dolar AS bantuan dari AS tahun lalu.
Namun ancaman Trump mungkin juga beresonansi untuk negara lain, termasuk Inggris. Inggris selama ini berharap dapat menegosiasikan kesepakatan perdagangan cepat dengan Washington menjelang Brexit.
Menanggapi ancaman AS, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan yakin negara-negara anggota PBB akan mengabaikan tekanan dari Haley. “Tidak ada negara terhormat yang tunduk pada tekanan seperti itu. Dunia telah berubah. Dunia saat ini memberontak melawan ketidakadilan,” kata Menlu Turki.
Sidang Majelis Umum PBB pada Kamis (21/12) akan memprotes veto AS dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Senin (18/12). Resolusi yang diveto AS itu mendapat dukungan dari 14 anggota Dewan Keamanan lainnya.
Resolusi tersebut menuntut agar semua negara mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang sudah ada sebelumnya mengenai Yerusalem, sejak 1967. Resolusi itu menyatakan status akhir kota diputuskan dalam perundingan langsung antara Israel dan Palestina.
Sekutu utama AS, seperti Inggris, Prancis, Italia, Jepang, dan Ukraina termasuk di antara 14 negara di Dewan Keamanan PBB yang mendukung resolusi. Mereka diharapkan dapat melakukan hal yang sama di Majelis Umum.
Namun, seorang diplomat Dewan Keamanan mengatakan Kanada, Hungaria, dan Republik Cezka mungkin akan tunduk pada tekanan AS dan tidak mendukung rancangan resolusi tersebut. Meski demikian, intervensi Trump telah menandai eskalasi ketegangan diplomatik terbaru, yang telah membuat Amerika banyak dikritik dan terisolasi. (rol)
