Tidak hanya memeriksa mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya (PMJ) dikabarkan akan menjadwalkan memeriksa mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat.
Keduanya diperiksa terkait dugaan korupsi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pulau reklamasi di Teluk Jakarta.
“Kami juga akan periksa Pak Djarot. Tapi kami belum bisa pastikan jadwalnya. Karena pak Djarot masih sibuk Pilkada,” kata Kombes Pol Adi Deriyan, Dirreskrimsus PMJ, di Mapolda Metro Jaya, Kebayoranbaru, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018), dilansir Tribunnews.
Djarot akan diperiksa dengan status saksi, sama seperti Ahok.
“Kami menunggu Pak Djarot selesai dengan proses kampanyenya. Kami akan periksa segera,” kata Adi.
Sampai kini penyidik telah memeriksa 42 saksi terkait dugaan korupsi tersebut.
Puluhan saksi terdiri dari pejabat daerah seperti Kepala Badan Pajak dan Retribus Daerah (BPRD) DKI, Edi Sumantri, hingga pejabat kementerian.
NJOP di pulau reklamasi C dan D, hanya ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta sebesar Rp 3,1 juta per meter.
Padahal seharusnya NJOP di pulau reklamasi C dan D bisa mencapai antara Rp 25 juta-Rp 30 juta.
Akibat penetapan NJOP itu, pengembang Pulau C dan D, PT Kapuk Naga Indah, hanya perlu membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) kurang lebih Rp 400 milliar.
Atas dasar itulah polisi menyelidiki dugaan korupsi di penetapan NJOP pulau reklamasi.
