Melalui laman Facebook, Presiden Jokowi menyampaikan informasi tentang kabar pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat, Kertajati.
Berikut isinya:
Rasanya, waktu berlalu begitu cepat. Baru dua tahun lalu dilakukan pemancangan, pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat, Kertajati di Kabupaten Majalengka, sudah hampir rampung. Bulan depan, pada tanggal 24 Mei, bandara ini sudah akan kita coba.
Hari ini saya berkunjung ke Bandara Kertajati dengan helikopter. Begitu mendarat, kemegahan bandara ini segera terlihat. Bandara yang dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektare ini memiliki landas pacu berukuran 2.500 x 60 meter, dan akan diperpanjang menjadi 3.000 x 60 meter. Bandara dan kawasan sekitarnya juga akan dikembangkan hingga terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti kereta api, serta akan dihubungkan langsung dengan jalan tol Cipali.
Bandara ini bisa menampung kurang lebih 5,6 juta penumpang setiap tahun dan merupakan bandara terbesar di tanah air setelah Soekarno-Hatta di Cengkareng, Banten. Pada musim haji tahun ini, Bandara Kertajati sudah bisa digunakan sebagai bandara embarkasi jemaah haji.
Demikian postingan dari fanpage Presiden Joko Widodo (17/4/18).
Postingan diatas mendapat protes dari warganet karena Jokowi tidak mencantumkan nama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Diketahui, pembangunan Bandara tersebut memakai 70% dana APBD dan 30% pinjaman Bank. Sedangkan dari APBN belum juga terealisasi. Artinya, pembangunan Bandara Kertajati tidak bisa dinafikan dari peran Gubernur Aher.
Hal itu disampaikan Johan Khan di laman twitter.
“70% APBD, 30% pinjaman Bank & dari APBN blm terealisasi, lalu Anda Bos @jokowi tdk menyebut Gub @aheryawan dlm postingan Fb Anda? Pantas Publik protes dan menyerbu lapak komen Anda. Ini soal etika Bos, bukan minta dianggap. Enak ya tinggal gunting pita,” kicau akun @CepJohan.
Prestasi pun layak disematkan kepada Pemprov Jabar bukan karena bandara tersebut atas inisiasi daerah.
“Bandara Internasional Jawa Barat yg terletak di Kertajati Majalengka adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Perda No. 22 Tahun 2013 kemudian didirikan pada 24 November 2014 dengan nama PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat,” kicau akun @AzzamIzzulhaq.
