Mantabz.com – Pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) memasuki usia tiga tahun. Banyak capaian dan masih banyak pula pekerjaan yang harus diselesaikan.

Salah satu yang harus diselesaikan terkait dengan utang pemerintah. Tercatat sejak 2014 memimpin Indonesia jumlah utang pemerintah naik Rp 1.261,52 triliun dari posisi Rp 2.604,93 ke posisi per September 2017 Rp 3.866,45 triliun.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira memberikan lampu kuning atas utang ribuan triliun dalam tiga tahun terakhir.

“Iya sudah lampu kuning jadi harus direm,” jelas Bhima di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Dia menilai, agresivitas pemerintah dalam menerbitkan utang juga tidak sejalan dengan berbagai pencapaian terutama di bidang infrastruktur. Bhima menyebutkan, realisasi pembangunan infrastruktur yang selesai atau commercial operation date masih di bawah 10%, dan sisanya masih dalam proses perencanaan dan lelang sebesar 41%.

“Penggunaan utang dalam membangun infrastruktur juga menuai pro dan kontra, hal ini dikarenakan dampaknya ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian,” tambah dia.

Salah satu yang paling terasa, kata Bhima, terkait dengan penyerapan tenaga kerja dari pekerjaan pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah. Menurutnya, penyerapannya justru turun di saat pembangunan tengah dipercepat.

“Misalnya penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi turun 230 ribu orang di 2016 dibandingkan tahun 2015, upah riil buruh bangunan turun -1,3% per September 2017 dibanding tahun lalu,” ungkap dia.

Tidak hanya itu, penambahan utang selama 3 tahun menjadi lampu kuning juga karena tidak sejalan dengan upaya menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, per Maret 2017 tercatat jumlah orang miskin secara nasional justru bertambah 6.900 orang.

Selanjutnya, juga terkait dengan ketimpangan atau rasio gini juga tidak mengalami penurunan yang signifikan. Di mana, masih di kisaran 0,39.