Megawati Soekarnoputri kembali dianugerahi gelar doktor honoris causa (HC). Ini kali ketujuh Ketua Umum PDI Perjuangan ini mendapat gelar doktor kehormatan dari perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.
Terkini, Presiden kelima RI itu mendapat gelar doktor HC dalam bidang politik pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Ini juga kali pertama IPDN memberikan gelar doktor HC kepada tokoh di luar kampusnya.
Seperti dilansir Okezone, prosesi penyematan doktor HC ke Megawati dilakukan langsung Gubernur IPDN, Prof. Ermaya Suradinata di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (8/3/2018) atau bertepatan dengan Hari Perempuan International.
“IPDN memberikan gelar doktor kehormatan sebagai pengakuan kenegarawanan Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Ermaya.
“Beliau sosok yang berpengetahuan luas mengenai politik dan pemerintahan serta konsisten menegakkan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau sosok yang meletakkan dasar kebijakan desentralisasi yang berkesinambungan untuk Indoneaia Raya,” sambungnya.
Selain dari IPDN, Megawati sudah mendapatkan enam gelar doktor HC sejak 2001. Dari kampus apa saja? Berikut rinciannya:
1. Universitas Waseda, Tokyo, Jepang (2001)
Universitas Waseda di Tokyo memberikan gelar doktor honoris causa pada Megawati Soekarnoputri dalam bidang hukum. Gelar tersebut menjadi gelar doktor pertama yang didapatkan Megawati dan diberikan pada 2001
2. Moscow State Institute of International Relation, Rusia (2003)
Pada 2003, Moscow State Institute of International Relation, Rusia memberikan gelar doktor HC di bidang politik kepada Megawati. Gelar tersebut diberikan sebagai apresiasi terhadap putri Presiden Soekarno itu atas jasanya dalam mengembangkan sikap saling pengertian antarbangsa dan interaksi antarperadaban.
3. Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korsel (2015)
Korea Maritime and Ocean University menjadi kampus ketiga yang memberikan gelar doktor HC pada Megawati. Penganugerahan tersebut diberikan Korea Maritime and Ocean University karena Mega dinilai berjasa di bidang politik.
Gelar tersebut diberikan pada Senin 19 Oktober 2015 di Kota Busan dan ditemani oleh putranya, Mohamad Rizky Pratama , fungsionaris DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira beserta mantan Menteri Kelautan.
4. Universitas Padjadjaran (2016)
Megawati Soekarnoputri kembali dianugerahi gelar doktor HC bidang politik dan pemerintahan oleh Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat pada 25 Mei 2016.
“Pemberian gelar kehormatan ini sebagai pengakuan bagaimana dalam masa transisi demokrasi yang penuh tantangan, Ibu Megawati Soekarnoputri mampu membawa stabilitas politik dan mengatasi tantangan perekonomian nasional akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan,” kata Rektor Universitas Padjajaran, Tri Hanggono Achmad saat itu.
Tri menambahkan bahwa gelar doktor HC yang diberikan merupakan titik pijak dari seluruh kajian akademik yang dilakukan Unpad, baik saat Megawati berjuang melawan rezim otoriter maupun setelah masa kepemimpinannya berakhir.
5. Mokpo National University, Mokpo, Korsel (2017)
Mokpo National University Korea Selatan memberikan gelar doktor HC di bidang ekonomi demokrasi ke Megawati pada 16 September 2017.
Kampus yang terkenal dengan teknik kelautannya itu memberikan gelar tersebut atas jasa Megawati dalam memperjuangkan ekonomi Pancasila. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut dinilai dapat secara konsisten memperjuangkan paradigma ekonomi Pancasila untuk menggantikan sistem ekonomi kapitalisme yang dinilai dapat menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi yang besar.
6. Universitas Negeri Padang (2017)
Hanya berselang sebelas hari, Megawati kembali mendapat gelar doktor honoris causa bidang pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP). Megawati dinilai berjasa dalam membangun pendidikan selama menjabat presiden RI.
Gelar tersebut disematkan langsung oleh Rektor UNP, Profesor Ganefri di Auditorium UNP pada Rabu, 27 September 2017. Penganugerahan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014, Profesor Boediono, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani dan jajaran menteri Kabinet Kerja.
